Pendapatan Nasional

Pendapatan Nasional adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar . Ada beberapa konsep yang berhubungan dengan pendapatan nasional :

a . Penduduk Domestik Bruto ( Gross Domestic Product = GDP )

Adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar . Di Indonesia dapat dihitung dari dua sisi pendekatan yaitu sektoral dan penggunaan .

b . Produk Nasional Bruto ( Gross National Product = GNP )

Banyak penduduk negara lain yang mempunyai usaha di Indonesia banyak juga orang Indonesia yang mempunyai usaha di negara orang . Laba dari perusahaan asing di Indonesia menjadi milik negara asalnya , sehingga jumlah ini harus dikeluarkan dari produk domestik bruto . Sebaliknya , laba dari perusahaan orang Indonesia yang ada di luar negri adalah milik warga negara di Indonesia , sehingga  jumlah ini harus ditambahkan pada produk nasional bruto di Indonesia jadi Produk Nasional Bruto = Produk Domestik Bruto + Pendapatan Neto terhadap luar negri

c . Produk Nasional Neto ( Net National Product = NNP )

Didapat dari produk nasional bruto dikurangin dengan penyusutan dan barang pengganti modal jika ditulis , Produk Nasional Neto = Produk Nasional Bruto -( Penyusutan + Barang Pengganti Modal ).

d . Pendapatan Nasional Neto ( Net National Income = NNI 

Pendapatan yang dihitung  menurut jumlah barang jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik produksi . Produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi

jika ditulis NNI = NNP - pajak tidak langsung + subsidi

e . Pendapatan Perorangan ( Personal Income = PI ) 

Jumlah seluruh penerimaan yang benar - benar sampai ditangan masyarakat , tidak semua pendapatan sampai ke tangan masyarakat karena masih dikurangin dengan laba yang ditahan . jika ditulis PI = NNI + transfer payment - ( laba ditahan + iuran asuransi + iuran jaminan sosial + pajak perseroan ).

f . Pendapatan Setelah Pajak

Pendapatan perorangan setelah dikurangi dengan pajak penghasilan . rumusnya Disposable income = Personal Income - Pajak Penghasilan

g . Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB )

Jumlah keseluruhan dari nilai tambah bruto yang berhasil diciptakan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang berada pada suatu wilayah selama periode waktu tertentu misalnua PDRB Jawa Barat .

Metode Perhitungan Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi .

Tujuan mempelajari pendapatan nasional :

- Untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu Negara

- Untuk memperoleh taksiran yang akurat nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dalam satu tahun

- Untuk membantu membuat rencana pelaksanaan program pembangunan yang berjangka.

Manfaat mempelajari pendapatan nasional

- Mengetahui tentang struktur perekonomian suatu Negara

- Dapat membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu antar daerah atau antar propinsi

- Dapat membandingkan keadaan perekonomian antar Negara

- Dapat membantu merumuskan kebijakan pemerintah.

Perhitungan Pendapatan Nasional terdiri dari tiga pendekatan yaitu pendekatan Pendapatan , Produksi dan Pengeluaran

Pendekatan Pendapatan

Suatu pendekatan yang dimana pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi . Secara sistematis pendapatan nasional berdasarkan pendapatan dapat dirumuskan :

NI  = Yw + Yr + Yi + Yp

NI = Pendapatan Nasional

Yw = Pendpatan dari upah , gaji dan pendapatan lainya sebelum pajak

Yr = Pendapatan bersih dari sewa

Yi = Pendapatan dari bunga

Yp = Pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan

Pendekatan Produksi

Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai tambah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor didalam perekonomian . Yang dimaksud nilai tambah adalah selisih antara nilai output dengan nilai input

Pendekatan Pengeluaran

Diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai pasar dari seluruh permintaan akhir atas output yang dihasilkan didalam perekonomian yang diukur pada harga pasar yang berlaku . Secara sistematis pendapatan nasional berdasarkan pendapatan dapat dirumuskan :

Y = C + I + G + ( X - M )

Y = Pendapatan Nasional

C = Nilai pasar pengeluaran konsumsi barang dan jasa oleh rumah tangga

I = Nilai pasar pengeluaran investasi barang modal

S = Nilai pasar tabungan rumah tangga , pemerintah dan perusahaan

G = Nilai pasar pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa

X = Nilai pasar pengeluaran barang dan jasa yang di ekspor

M = Nilai pasar pengeluaran untuk barang dan jasa yang di impor

Masalah dan keterbatasan perhitungan PDB

a. Perhitungan PDB dan Analisa Kemakmuran

Perhitungan PDB akan memberikan gambaran ringkas tentang tingkat kemakmuran suatu negara, dengan cara membaginya dengan jumlah penduduk (disebut PDB per kapita). Menurut PBB, sebuah negara dikatakan miskin bila PDB per kapitanya lebih kecil daripada US$ 450,00. Berdasarkan standar ini, maka sebagian besar negara-negara di dunia adalah negara miskin. Suatu negara dikatakan makmur/kaya bila PDB perkapita lebih besar daripada US$ 800.


Kelemahan dari pendekatan di atas adalah tidak memperhatikan aspek distribusi pendapatan. Akibatnya angka PDB per kapita kurang memberikan gambaran rinci tentang kondisi kemakmuran suatu negara. Misalnya, walaupun Amerika Serikat yang PDB perkapitanya US$ 29.080 (tahun 1997), namun negara itu masih terus bergelut dengan masalah kemiskinan dan pengangguran, terutama di kalangan warga kulit hitam ataupun pendatang (kulit berwarna). Bahkan secara absolut tampaknya jumlah penduduk miskin di Amerika serikat akan bertambah.
Faktor utama pemicu gejala di atas adalah masalah distribusi pendapatan.
Walaupun distribusi pendapatan di USA relatif baik, tetapi belum sempurna untuk membuat seluruh penduduknya menjadi makmur. Bahkan untuk faktor produksi non tenaga kerja, terutama uang dan modal, distribusi penguasaannya sangat buruk. Pada tahun 1996, sekitar 46% aset finansial dikuasai hanya oleh sekitar 1% penduduk.


b. Perhitungan PDB dan Masalah Kesejahteraan Sosial

Umumnya ukuran tingkat kesejahteraan yang dipakai adalah tingkat pendidikan, kesehatan dan gizi, kebebasan memilih pekerjaan dan jaminan masa depan yang lebih baik. Ada hubungan yang positif antara tingkat PDB per kapita dengan tingkat kesejahteraan sosial. Makin tinggi PDB per kapita, tingkat kesejahteraan sosial makin membaik. Hubungan ini dapat dijelaskan dengan menggunakan logika sederhana. Jika PDB per kapita mkin tinggi, maka daya beli masyarakat, kesempatan kerja serta masa depan perekonomian makin membaik. Sehingga gizi, kesehatan, pendidikan, kebebabasan memilih pekerjaan dan jaminan masa depan, kondisinya makin meningkat. Tapi dengan catatan, peningkatan PDB per kapita disertai perbaikan distribusi pendapatan.
Masalah mendasar dalam perhitungan PDB adalah tidak diperhatikannya dimensi nonmaterial. Sebab PDB hanya menghitung output yang dianggap memenuhi kebutuhan fisik/ materi yang dapat diukur dengan nilai uang. Sedangkan output yang tidak terukur dengan uang, misalnya ketenangan batin yang diperoleh dengan menyandarkan hidup pada norma-norma agama/spiritual tidak dihitung. Sebab, dalam kenyataannya kebahagiaan tidak hanya ditentukan oleh tingkat kemakmuran, tetapi juga ketenangan batin.
Jadi kita tidak bisa serta merta mengatakan bahwa kesejahteraan sosial di negara-negara kaya(Amerika Serikat dan Jepang) adalah jauh lebih baik dibanding di negara-negara miskin (misal Bhutan dan Nepal). Karena, tingkat kejahatan dan tingkat bunuh diri di negara-negara kaya tersebut lebih tinggi di banding negara-negara miskin.


c. PDB Per Kapita dan Masalah Produktivitas

Untuk memperoleh perbandingan produktivitas antar negara, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan:
1) Jumlah dan komposisi penduduk : Bila jumlah penduduk makin besar, komposisi-nya sebagian besar adalah penduduk usia kerja (15-64 tahun) dan berpendidikan tinggi (> SLA), maka tingkat output dan produktivitasnya dapat makin baik.
2) Jumlah dan struktur kesempatan kerja :
Jumlah kesempatan kerja yang makin besar memperbanyak penduduk usia kerja yang dapat terlibat dalam proses produksi. Tetapi komposisi kerja pun mempengaruhi tingkat produktivitas. Sekalipun kesempatan kerja sangat besar, tetapi semuanya adalah kesempatan kerja sektor pertanian, produktivitas pekerja juga tidak tinggi. Sebab sektor pertanian umumnya memiliki nilai tambah yang rendah. Jika kesempatan kerja yang dominan berasal dari sektor kegiatan ekonomi modern (industri dan jasa), maka output per pekerja akan relatif tinggi, karena nilai tambah kedua sektor tersebut amat tinggi.

3) Faktor-faktor nonekonomi :
Yang tercakup dalam faktor-faktor nonekonomi antara lain etika kerja, tata nilai, faktor kebudayaan dan sejarah perkembangan. Jepang pantas menjadi negara yang produktif sebab selain jumlah penduduk yang banyak, berpendidikan tinggi dan umumnya bekerja di sektor modern, mereka juga memiliki etika kerja yang baik, menjujung tinggi kejujuran dan penghargaan tergadap senior. Dan Jepang juga merupakan negara yang selama kurang lebih 3.000 tahun terus menerus membangun dirinya menjadi bangsa modern, walaupun pembangunan ekonomi modernnya baru dimulai dua abad yang lalu.


d. Penghitungan PDB dan Kegiatan-kegiatan Ekonomi Tak Tercatat (Underground Economi)

Angka statistik PDB Indonesia yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik hanya mencatat kegiatan-kegiatan ekonomi formal. Karena itu, statistik PDB belum mencerminkan seluruh aktivitas perekonomian suatu negara. Misalnya, upah pembantu rumah tangga di Indonesia tidak tercatat. Begitu juga dengan kegiatan petani buah yang langsung menjual produknya ke pasar.
Di negara-negara berkembang, keterbatasan kemampuan pencatatan lebih disebabkan oleh kelemahan administratif dan struktur kegiatan ekonomi masih didominasi oleh kegiatan pertanian dan informal. Tetapi di negara-negara maju, kebanyakan kegiatan ekonomi yang tak tercatat disebabkan oleh karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan ilegal atau melawan hukum. Padahal, nilai transaksinya sangat besar. Misalnya, kegiatan penjualan obat bius dan obat-obat terlarang lainnya.

http://mediaamirulindonesia.blogspot.com/2012/06/konsep-dan-metode-perhitungan.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional